Rencana Strategis

Salah  satu  elemen  dalam  menciptakan  good  governance (kepemerintahan  yang  baik)  adalah  akuntabilitas. Sesuai  dengan  Instruksi Presiden  (Inpres)  Nomor  7  tahun  1999  tentang  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah,  setiap  Instansi  Pemerintah  diharuskan  melaksanakan  Akuntabilitas  Kinerja  sebagai  wujud  pertanggungjawaban  keberhasilan/kegagalan  pencapaian  tujuan  organisasi  yang  telah  ditetapkan.  Langkah  awal  akuntabilitas  kinerja adalah  penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra)  tentang  program-program  utama  yang  akan  dicapai  satu  sampai  lima  tahun  kedepan.

Perencanaan Strategis merupakan  suatu proses  yang berorientasi pada hasil yang  ingin dicapai  selama kurun  waktu satu  sampai dengan lima tahun  dengan memperhitungkan kekuatan (strength) kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan ancaman (threath). Perencanaan Strategis ini diharapkan  akan  menjadi landasan operasional suatu instansi  pemerintah  dalam  melaksanakan  tugas   dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  Pemerintah Kabupaten Sidoarjo,   berkewajiban  pula  untuk  menyusun  Perencanaan Strategis   dalam periode  waktu 2011–2015.

Dalam  rangka  menjamin adanya  konsistensi  dan sinkronisasi  dengan  dokumen  perencanaan  pembangunan  yang  lebih tinggi, penyusunan Renstra  Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga berpedoman  pada  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo  Tahun  2011 -  2015, dengan  tetap  mendasar  pada  kondisi  dan  potensi  daerah  serta  aspirasi  yang  tumbuh  dan  berkembang  di tengah-tengah  masyarakat.

Dengan  demikian  akan  terjalin  keterkaitan (linkage)  dengan   dokumen  perencanaan  pembangunan  yang  lebih  tinggi  dan  terdapat  kesesuaian  dengan  kondisi  dan  potensi  daerah   serta  aspirasi  masyarakat.

Sebagaimana Renstra terdahulu capaian penting yang telah dihasilkan Satuan Kerja Perangkat Daerah ini adalah :

  1. Meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan dengan melakukan pelebaran pada jalan – jalan Kolektor Primer dan Persimpangan Jalan untuk melancarkan lalu lintas yang ada.
  2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penanganan jalan dan jembatan menuju pusat – pusat pertumbuhan ekonomi dan membuka akses menuju kawasan terisolir.
  3. Membebaskan lahan untuk membuka akses jalan baru menuju pusat – pusat pertumbuhan ekonomi.